Monday, June 18, 2012

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK


Penganggaran Publik

7.1 Teori Penganggaran Publik

7.1.1 Pengertian Pnggaran Publik

                Contoh jenis anggaran publik antara lain :
a)      Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (budget of sate)
b)      Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap 

BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.
National committee on govermental accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi govermental accounting standards board (GASB), mendefinisikan anggaran sebagai berikut :
.....rencana operasi keuangan , yang mencakup estimasi pegeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu

7.1.2 Fungsi Anggaran Publik

                Anggaran publik berfungsi sebagai berikut :
      a)      Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
      b)      Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
      c)      Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja  antara atasan dan bawahan.
     d)      Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
    e)      Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.
      f)       Anggaran merupakan instrumen politik.
      g)      Aggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

7.1.3 Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi.

7.1.4 karakteristik anggaran publik

Karakteristik anggaran publik terdiri dari :
      1)      Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan
      2)      Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun
      3)      Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
    4)   Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun   anggaran.
       5)      Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

7.1.5 prinsip-psrinsip anggaran publik

                Secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan “the three es” yaitu ekonomis, efisien, dan efektif (jones dan pendlebury, 1988).jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan output; sedangkan efisien adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian, prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi aektor publik.
Prinsip-prinsip penganggran :
·         Prinsip pertama, demokratis
·         Prinsip kedua, adil
·         Prinsip ketiga, transparan
·         Prinsip keempat, bermoral tinggi
·         Prinsip kelima,berhati-hati
·         Prinsip keenam, akuntabel

7.2 sistem penganggaran publik

 

7.2.1 line item budgeting

                Adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan.karakteristik dari line budgetting yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan penegndalian keuangan , sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental, dan dalam prakteknya tidak jarang memakai ‘kemampuan mengahbiskan atau menyerap anggaran’ sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.

7.2.2 incremental budgeting

                Adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angaka pada pos pengeluaran merupakan perubahan dari angka periode sebelumnya. Permasalah yang harus dipecahkan bersama adalah metode kenaikan / penurunan dari angak anggaran tahun sebelumnya.

7.2.3 planning programming budgeting system

                Planning programming budgeting system adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat yang tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul.

Keunggulan PPBS :
  • Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan dalam mebuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan.
  • Menghindarkan adanya pertentangan dan overlaping program, serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan.
  • Alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan
Kelemahan PPBS :
  • Merupakan proses miltikompleks, dan memerlukan banyak perhitungan serta anlisis
  • Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi
  • Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis

7.2.4 zero based budgeting

                Kelebihan dari ZBB adalah muncul unit keputusan yang menghasilkan paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masayarakat dan fluktuasi anggaran. Semnatar itu kekurang ZBB ini adalah membuthkan banyak kertas kerja, data, serta menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih.

3 langkah peyusunan ZBB :
1.       Mengidentifikasi unit keputusan
2.       Membangun paket keputusan
3.       Mereview dan menyusun peringkat paket keputusan

7.2.5 performance budgeting

                Adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagi indikator kinerja organisasi. 

Keunggulan sisitem PB ini adalah :
  1. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan
  2. Merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual 
  3. Membantu fungsi perencaaan dan mempertajam pembuatan keputusan 
  4. Memungkinkan alokasi dana secar optimal dengan didasarkan pada efisensi unit kerja
  5. Menghindarkan pemborosan
Kelemahan sistem PB ini adalah :
  1. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan 
  2. Tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif 
  3. Tidak semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut
7.2.6 medium term budgeting framework (MTBF)

                Adalah kerangka strategi kebijakan tentang anggran belanja unit organisasi. Kerangka ini melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada unit organisasi menyangkut penetapan lokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keunggulan siatem MTBF adalah : banyak peluang yang tidak bisa digunakan karena pendekatannya yang menyeluruh. Dalam pendekatan sektoral, kebijakan penggunaan sumber daya secara sektoral dapat dilakukan dalam konteks perencanaan serta alokasi sumber daya dilevel sektor serta lintas sektoral. Jadi, berbagai peluang dapat dimafaatkan oleh agen disektor terkait.

Kelemahan sistem MTBF ini yakni : pendekatan MTBF tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi. Kebijakan fiskal yang tidak stabil dan kondisi sosial-politik merupakan contoh yang melemahkan penerapan MTBF.

7.3 siklus pengannggaran publik

7.3.1 penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait

                Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait.hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam proses penganggaran, ketika dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggara yang disusun tidak mengadung kesalahan material.

7.3.2 penetapan dokumen standard harga

                Dokumen standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi.

7.3.3 penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran

                Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisisan formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

7.3.4 rekapitulasi kertas kerja

                Rekapitulasi adalah proses meringkasa atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

7.3.5 pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja

                Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.

7.3.6 penetapan anggaran pendapatan dan belanja
         
       Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam pembuatan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan pertama diatas.

7.4 teknik penganggaran publik

7.4.1 pendekatan fungsional

             Kerangka berfikir dari system of national accounts, telah merekomendasi pandangan pembatasan karekter anggaran berikut :
  1. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik 
  2. Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Kepentingan hukum adalah pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas tertentu. Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor publik, dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Distribusi anggaran selalu dikaitkan dengan agen pengeluaran publik dan terlaksananya layanan publik yang baik. Berbagai pertanyaan dalam aspek ini adalah “bagaimana distribusi yang ideal antar sektor publik dan sektor swasta?” , “ bagaimana mencapai distribusi yang optimal antarberbagai permintaan unit kerja pemerintahan”,dan” apakah akan terjadi pertukaran antara lokasi dan distribusi serta antara stabilisasi dan distribusi?” dalam prekteknya penyatuan tiga fungsi di atas secara simultan sangat jarang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua,  kesuksesaan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga;  ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.

7.4.2 pendekatan pengambilan keputusan

                Proses anggaran biasanya mempunyai satndar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politil, psikologi, adaministrasi publik. Akibanya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.

7.4.3 pendekatan psikologi/motivasi

                Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Dengan pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersususn benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

7.4.4 pendekatan lingkungan yang berkesinambungan

                Menurut Soraya A.afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup
(WALHI), setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat yaitu :
  1. Damage cost, biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah, 
  2. Avoidance cost, biaya ekonomis dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi. 
  3. Abatement cost, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran. 
  4. Transaction cost, biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitia, perencanaa, pengelolaan, dan pemaauan pencemaran.
Pengelompokan biaya lingkungan dikemukakan juga oleh White dan Savage (1995), yakni :
  1. Convetional company cost, biaya internal bagi organisasi publik yaitu, pengumpulan biaya yang mempengaruhi neraca periode berjalan, peraturan yang ada, dan kondisi pasar. 
  2. Less tangible item, biaya tidak langsung organisasi publik/perusahaan, tabungan, atau aliran pendapatan yang mencakup kewajiban, ketaatan pada peraturan dimasa akan datang, perubahan nilai sahamyang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik atas kegiatan lungkungan dan sebagainya. 
  3. External cost, biaya kerusakan sosial atau lingkungan yang terjadi akibat operasi organisasi publik.
7.5 contoh penganggaran  di organisasi sektor publik

  1. pemerintah pusat
                ada enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yakni , (1) harga minyak bumi dipasar internasional; (2) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC; (3) pertumbuhan ekonomi ; (4) inflasi; (5) suku bunga; dan (6) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika(USD).

Komponen APBN
Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen utama yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran,dan pembiayaan.

  • Pemerintah daerah
Berdasarka kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggran akan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Setelah dokumen rancangn perda mengenai APBD terususun, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama pada bulan oktober.
  • LSM
Bebrapa organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing program harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan program secara keseluruhan. Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM :
- Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci
- Kegiatan yang dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan output yang terdapat dalam visi dan misi organisasi.
- Menyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program
- Aturan umum dalam rencana anggaran,yakni pendapatan dan pengeluaran
- Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan dan strategi pembayarannya.
  • Yayasan
Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
e.      Partai politik
Sumber pendanaan yang terdapat dalam partai politik adalag sebagai berikut :
ü  Keuangan partai politik bersumber dari : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantua dari anggaran negara.
ü  Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
ü  Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
ü  Sumbangan dari anggota dan bukan dari anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp 200.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
ü  Sumbangan dari badan atau perusahaan yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp 800.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
Salah satu kegunaan anggaran partai politik adalah untuk kampanye, yang merupakan momen khusus dalam rangkaian pemilu yang disediakan oleh KPU bagi para kontestan pemilu.

7.6 penganggaran publik diberbagai negara maju dan berkembang

        Implementasi pembaaruan di negara-negara industri :

1.       Inggris
Terdapat 3 pertalian sistem pembuatan keputusan : sistem komite survei pengeluaran publik (PESC), analisis program dan review (PAR), dan staf review kebijakan pusat (CPRS).

2.       Kanada
Perencanaan pengeluaran terdiri dari 2 tahap : pertama, perencanaan pengeluaran yang terdiri dari penyiapan 3 anggaran, dengan jumlah yang berbeda pada tingkat “saat ini” dan “ menurun”. Kedua, berhubungan dengan penilaian efisiensi, penentuan pengeluaran input, dan bagaiman didelegasikan ke bagian administratif.

3.       Prancis
Aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai “planning, programming, and preparation of the budget” dan menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi untuk pembuatan keputusan yang tersentralisasi dan pengendalian. Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai “optimization of public expenditure” yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi. Keduanya , jika dikombinasikan ke dalam akan menjadi “ rationalization of the budget choice (RBC). RBC mempunyai 3 komponen yaitu struktur program, studi analisis, dan sistem informasi.

4.       Swedia
sistem anggaran di swedia mempunyai beberapa unsur yang mengkombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisien.

5.       Negara lainnya
Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk megenal variasi PPBS. Austri, denmark, jerman, selandia baru, dan belanda adalah diantara negara yang memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program, ramalan jangka menengah, pengenalan terhadap teknik penilaian, pengukuran produktifitas, dan kinerja pada beberapa bagian.

Implementasi pembaharuan dinegara-negara berkembang

                Pengenalan sistem PPBS di india, indonesia, malaysia, nepal ,dan srilangka tiak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam basis rangkap dua. Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di malaysia dan indonesia hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, semntara di india, anggaran kinerja di siapakan sebagai dokumen pendukung.

No comments:

Post a Comment