Penganggaran Publik
7.1 Teori
Penganggaran Publik
7.1.1
Pengertian Pnggaran Publik
Contoh jenis anggaran publik antara
lain :
a)
Anggaran Negara dan
Daerah/APBN/APBD (budget of sate)
b)
Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap
BUMN/BUMD serta badan hukum
publik atau gabungan publik-privat.
National committee on
govermental accounting (NCGA), yang saat ini telah
diubah menjadi govermental accounting
standards board (GASB), mendefinisikan anggaran sebagai berikut :
.....rencana operasi keuangan
, yang mencakup estimasi pegeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu
7.1.2 Fungsi
Anggaran Publik
Anggaran publik berfungsi
sebagai berikut :
a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
b) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
c) Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai
unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
d) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
e) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta
efisien dalam pencapaian visi organisasi.
f) Anggaran merupakan instrumen politik.
g) Aggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
7.1.3 Pengaruh
dan Tujuan Anggaran Publik
Konflik
yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas
eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Tujuan anggaran dapat
dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan
ekonomi.
7.1.4
karakteristik anggaran publik
Karakteristik
anggaran publik terdiri dari :
1) Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan
2) Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau
beberapa tahun
3) Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan
4) Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang
lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5) Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu
7.1.5
prinsip-psrinsip anggaran publik
Secara tradisional, prinsip
penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan “the three es” yaitu ekonomis, efisien,
dan efektif (jones dan pendlebury, 1988).jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya
berkaitan dengan output; sedangkan
efisien adalah kaitan antara output dengan
input. Dengan demikian, prinsip
penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi aektor publik.
Prinsip-prinsip
penganggran :
·
Prinsip pertama, demokratis
·
Prinsip kedua, adil
·
Prinsip ketiga, transparan
·
Prinsip keempat, bermoral tinggi
·
Prinsip kelima,berhati-hati
·
Prinsip keenam, akuntabel
7.2 sistem
penganggaran publik
7.2.1 line item budgeting
Adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana
berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan.karakteristik dari line
budgetting yaitu tujuan utamanya adalah untuk melakukan penegndalian keuangan ,
sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan
inkremental, dan dalam prakteknya tidak jarang memakai ‘kemampuan mengahbiskan
atau menyerap anggaran’ sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur
keberhasilan organisasi.
7.2.2 incremental budgeting
Adalah sistem anggaran belanja
dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus
sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angaka
pada pos pengeluaran merupakan perubahan dari angka periode sebelumnya.
Permasalah yang harus dipecahkan bersama adalah metode kenaikan / penurunan
dari angak anggaran tahun sebelumnya.
7.2.3 planning programming budgeting system
Planning programming budgeting
system adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang
terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat yang tidak terpisah,
yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan
yang mungkin timbul.
Keunggulan PPBS :
- Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan dalam mebuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan.
- Menghindarkan adanya pertentangan dan overlaping program, serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan.
- Alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan
Kelemahan PPBS :
- Merupakan proses miltikompleks, dan memerlukan banyak perhitungan serta anlisis
- Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi
- Terlalu kompleks, baik secara teknis maupun praktis
7.2.4 zero
based budgeting
Kelebihan dari ZBB adalah muncul
unit keputusan yang menghasilkan paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai
motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masayarakat dan fluktuasi anggaran. Semnatar itu kekurang ZBB ini adalah
membuthkan banyak kertas kerja, data, serta menuntut penerapan sistem manajemen
informasi yang cukup canggih.
3 langkah peyusunan
ZBB :
1.
Mengidentifikasi unit keputusan
2.
Membangun paket keputusan
3.
Mereview dan menyusun peringkat
paket keputusan
7.2.5
performance budgeting
Adalah sistem penganggaran yang
berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi,
misi, serta rencana strategis organisasi. Performance budgeting mengalokasikan
sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output
sebagi indikator kinerja organisasi.
Keunggulan sisitem PB ini adalah :
- Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan
- Merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual
- Membantu fungsi perencaaan dan mempertajam pembuatan keputusan
- Memungkinkan alokasi dana secar optimal dengan didasarkan pada efisensi unit kerja
- Menghindarkan pemborosan
Kelemahan sistem PB
ini adalah :
- Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan
- Tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif
- Tidak semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut
7.2.6 medium
term budgeting framework (MTBF)
Adalah kerangka strategi
kebijakan tentang anggran belanja unit organisasi. Kerangka ini melimpahkan
tanggung jawab yang lebih besar kepada unit organisasi menyangkut penetapan
lokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan. Keunggulan siatem MTBF adalah :
banyak peluang yang tidak bisa digunakan karena pendekatannya yang menyeluruh.
Dalam pendekatan sektoral, kebijakan penggunaan sumber daya secara sektoral
dapat dilakukan dalam konteks perencanaan serta alokasi sumber daya dilevel
sektor serta lintas sektoral. Jadi, berbagai peluang dapat dimafaatkan oleh
agen disektor terkait.
Kelemahan sistem
MTBF ini yakni : pendekatan MTBF tergantung pada kondisi suatu negara atau
organisasi. Kebijakan fiskal yang tidak stabil dan kondisi sosial-politik
merupakan contoh yang melemahkan penerapan MTBF.
7.3 siklus
pengannggaran publik
7.3.1 penetapan
prosedur dan tim penganggaran tahun terkait
Tahapan pertama dari siklus
anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran
sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait.hal ini merupakan bagian
yang terpenting dalam proses penganggaran, ketika dibutuhkan prosedur untuk
memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggara yang disusun
tidak mengadung kesalahan material.
7.3.2 penetapan
dokumen standard harga
Dokumen standar harga
ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi.
7.3.3
penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran
Pada tahapan ini akan disebarkan
formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisisan formulir
rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
7.3.4
rekapitulasi kertas kerja
Rekapitulasi adalah proses
meringkasa atau mengumpulkan data dari kertas kerja.
7.3.5
pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja
Pada tahapan ini dilakukan
pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan
bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.
7.3.6 penetapan
anggaran pendapatan dan belanja
Proses penetapan anggaran ini
adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Dalam pembuatan anggaran
periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan pertama diatas.
7.4 teknik
penganggaran publik
7.4.1
pendekatan fungsional
Kerangka
berfikir dari system of national
accounts, telah merekomendasi pandangan pembatasan karekter anggaran
berikut :
- Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik
- Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Kepentingan formal
merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri.
Kepentingan hukum adalah pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu entitas
tertentu. Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan
berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun
sektor publik, dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Distribusi
anggaran selalu dikaitkan dengan agen pengeluaran publik dan terlaksananya
layanan publik yang baik. Berbagai pertanyaan dalam aspek ini adalah “bagaimana
distribusi yang ideal antar sektor publik dan sektor swasta?” , “ bagaimana
mencapai distribusi yang optimal antarberbagai permintaan unit kerja
pemerintahan”,dan” apakah akan terjadi pertukaran antara lokasi dan distribusi
serta antara stabilisasi dan distribusi?” dalam prekteknya penyatuan tiga
fungsi di atas secara simultan sangat jarang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh
lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesaan anggaran
sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga; ketiga, akurasi perencanaan,
terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran.
7.4.2 pendekatan
pengambilan keputusan
Proses anggaran biasanya
mempunyai satndar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses
gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politil, psikologi,
adaministrasi publik. Akibanya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni. Tarik
ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen
keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.
7.4.3
pendekatan psikologi/motivasi
Pendekatan ini merupakan salah
satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Dengan
pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai,
penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses penganggaran akan membuat
anggaran yang tersususn benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta
sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.
7.4.4
pendekatan lingkungan yang berkesinambungan
Menurut Soraya A.afif, manajer
program ekosistem wahana lingkungan hidup
(WALHI), setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat yaitu :
(WALHI), setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat yaitu :
- Damage cost, biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah,
- Avoidance cost, biaya ekonomis dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi.
- Abatement cost, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat pencemaran.
- Transaction cost, biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitia, perencanaa, pengelolaan, dan pemaauan pencemaran.
Pengelompokan biaya
lingkungan dikemukakan juga oleh White dan Savage (1995), yakni :
- Convetional company cost, biaya internal bagi organisasi publik yaitu, pengumpulan biaya yang mempengaruhi neraca periode berjalan, peraturan yang ada, dan kondisi pasar.
- Less tangible item, biaya tidak langsung organisasi publik/perusahaan, tabungan, atau aliran pendapatan yang mencakup kewajiban, ketaatan pada peraturan dimasa akan datang, perubahan nilai sahamyang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik atas kegiatan lungkungan dan sebagainya.
- External cost, biaya kerusakan sosial atau lingkungan yang terjadi akibat operasi organisasi publik.
7.5 contoh
penganggaran di organisasi sektor publik
- pemerintah pusat
ada enam sumber ketidakpastian
yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, yakni , (1) harga minyak
bumi dipasar internasional; (2) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan
oleh OPEC; (3) pertumbuhan ekonomi ; (4) inflasi; (5) suku bunga; dan (6) nilai
tukar rupiah terhadap dolar amerika(USD).
Secara garis besar,
APBN terdiri dari 5 komponen utama yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja
negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran,dan pembiayaan.
- Pemerintah daerah
Berdasarka
kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan pemerintah
dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggran akan
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
(RKA-SKPD)tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan
dicapai. Setelah dokumen rancangn perda mengenai APBD terususun, pemerintah
daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut, disertai
dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu
pertama pada bulan oktober.
- LSM
Bebrapa
organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing program
harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada
dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya
administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan
program secara keseluruhan. Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran
organisasi LSM :
- Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci
- Kegiatan yang dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan
tujuan dan output yang terdapat dalam visi dan misi organisasi.
- Menyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program
- Aturan umum dalam rencana anggaran,yakni pendapatan dan pengeluaran
- Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan
dan strategi pembayarannya.
- Yayasan
Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan
dan harus dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi
masukan. Anggaran yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik
dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran yayasan
berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
e. Partai politik
Sumber
pendanaan yang terdapat dalam partai politik adalag sebagai berikut :
ü Keuangan partai politik bersumber dari : iuran anggota, sumbangan yang
sah menurut hukum, dan bantua dari anggaran negara.
ü Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas,
peralatan, dan/atau jasa.
ü Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah
diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
lembaga perwakilan rakyat.
ü Sumbangan dari anggota dan bukan dari anggota yang sah menurut hukum
paling banyak senilai Rp 200.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
ü Sumbangan dari badan atau perusahaan yang sah menurut hukum paling
banyak senilai Rp 800.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
Salah
satu kegunaan anggaran partai politik adalah untuk kampanye, yang merupakan
momen khusus dalam rangkaian pemilu yang disediakan oleh KPU bagi para
kontestan pemilu.
7.6
penganggaran publik diberbagai negara maju dan berkembang
Implementasi pembaaruan di negara-negara
industri :
1.
Inggris
Terdapat
3 pertalian sistem pembuatan keputusan : sistem komite survei pengeluaran
publik (PESC), analisis program dan review (PAR), dan staf review kebijakan
pusat (CPRS).
2.
Kanada
Perencanaan
pengeluaran terdiri dari 2 tahap : pertama,
perencanaan pengeluaran yang terdiri dari penyiapan 3 anggaran, dengan jumlah
yang berbeda pada tingkat “saat ini” dan “ menurun”. Kedua, berhubungan dengan penilaian efisiensi, penentuan
pengeluaran input, dan bagaiman didelegasikan ke bagian administratif.
3.
Prancis
Aplikasi
PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai “planning, programming, and preparation of the budget” dan
menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi untuk pembuatan keputusan yang
tersentralisasi dan pengendalian. Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal
sebagai “optimization of public
expenditure” yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian
investasi. Keduanya , jika dikombinasikan ke dalam akan menjadi “ rationalization of the budget choice
(RBC). RBC mempunyai 3 komponen yaitu struktur program, studi analisis, dan
sistem informasi.
4. Swedia
sistem anggaran di swedia mempunyai
beberapa unsur yang mengkombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan
pengukuran efisien.
5.
Negara lainnya
Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk
megenal variasi PPBS. Austri, denmark, jerman, selandia baru, dan belanda
adalah diantara negara yang memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang
melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program, ramalan jangka
menengah, pengenalan terhadap teknik penilaian, pengukuran produktifitas, dan
kinerja pada beberapa bagian.
Implementasi pembaharuan dinegara-negara berkembang
Pengenalan sistem PPBS di india,
indonesia, malaysia, nepal ,dan srilangka tiak membawa perubahan dalam
memfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam basis
rangkap dua. Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di malaysia dan indonesia
hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, semntara di india, anggaran
kinerja di siapakan sebagai dokumen pendukung.
No comments:
Post a Comment